Pengertian Kurs dan Jenis-Jenis Kurs

PENGERTIAN KURS

Kurs atau lebih dikenal dengan istilah nilai tukar merupakan sebuah istilah dalam bidang keuangan. Kurs memiliki pengertian sebagai nilai tukar mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain. Misalnya, nilai tukar atau kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat atau sebaliknya.

Menurut Kuncoro (1996), pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya disebut transaksi valas (foreign exchange transaction). Sedangkan Salvarote (1997), menyebutkan bahwa harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar mata uang (exchange rate). Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu Negara dalam suatu Negara dalam unit komoditas, seperti mata uang dapat diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice, kurs atau nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu Negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Sementara itu, menurut Nopirin, Kurs atau nilai tukar merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, sehingga memiliki perbandingan nilai atau harga kedua mata uang tersebut.
Selain pengertian tersebut, ada juga pengertian kurs atau nilai tukar menurut Salvator. Menurut Salvator, kurs atau nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.


JENIS-JENIS KURS

Valuta asing atau mata uang asing adalah alat pembayaran luar negeri. Jika kita mengimpor mobil dari Jepang, kita dapat membayarnya dengan yen. Yen bagi kita merupakan valuta asing. Apabila kita membutuhkan valuta asing, kita harus menukarkan rupiah dengan uang asing yang kita butuhkan. Perbandingan nilai mata uang asing dengan mata uang dalam negeri (rupiah) disebut kurs. Adapun macam-macam kurs yang sering kamu temui di bank atau tempat penukaran uang asing (money changer), di antaranya sebagai berikut:

a. Kurs beli, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah. Atau dapat diartikan sebagai kurs yang diberlakukan bank jika melakukan pembelian mata uang valuta asing.

b. Kurs jual, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer menjual valuta asing atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang kita butuhkan. Atau dapat disingkat kurs jual adalah harga jual mata uang valuta asing oleh bank atau money changer.

c. Kurs tengah, yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli (penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua).

Pengertian dan Dampak Inflasi, Overstatement

Pengertian Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

• Penggolongan Inflasi

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

• Penyebab terjadinya Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

• Faktor – faktor yang mempengaruhi Inflasi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:587), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi:

a. DemandPull Inflation

Timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan pennintaan agregat.

b. Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation

Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif.

Sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation tetapi juga dipengaruhi oleh :

a) Domestic Inflation

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.

b) ImportedInflation

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang.

• Cara mengatasi inflasi

Usaha untuk mengatasi terjadinya inflasi harus dimulai dari penyebab terjadinya inflasi supaya dapat dicari jalan keluarnya. Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar.

Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

1. Kebijakan Moneter, segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini meliputi:

a. Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.

b. Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI

c. Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang

d. Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

e. Politik sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

2. Kebijakan Fiskal, dapat dilakukan dengan cara:

a. menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

b. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah

c. Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

3. Kebijakan Non Moneter, dapat dilakukan melalui:

a. Menaikan hasil produksi, Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun.

b. Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi.

c. Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagibarang- barang tertentu.

• Dampak Inflasi

a. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

b. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada Pengusaha kecil).

c. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

munafik

Ku telah ungkapkan
perasaanku pada dirimu
tak bisa ku menahan
rasa inginku tuk memilikimu

tapi mengapa kau slalu saja
tak pernah memikirkanku

reff :
coba kau bilang sayang coba kau jujur saja
jangan kau pendam dengan kemunafikanmu itu
coba kau ungkap saja coba kau bilang sayang
katakan semua perasaan mu itu padaku
dan ku kan memilihmu

Soal-Soal Sistem Akuntansi Perancis

1. Sebutkan isi dari Plancomptable General ?
· tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
· definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
· atauran pengakuan dan penilaian
· daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
· contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya2

2. Sebutkan 5 ciri-ciri Akuntansi Perancis !
· Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
· Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
· Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
· Detail provisi
· Detail revaluasi yang dilakukan

3. Sebutkan 5 lembaga yang terlibat dalam Sistem Akuntansi Perancis ?
· Counseil National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
· Comite de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
· Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
· Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
· Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

4. Sebutkan jenis-jenis laporan keuangan yang ada di Perancis ?
· Neraca
· Laporan laba rugi
· Catatan atas laporan keuangan
· Laporan direktur
· Laporan auditor

5. Sebutkan kelebihan dan kekurangan akuntansi Perancis ?
· Kelebihan :
- Poin-poin laporan keuangan lebih detail dan terperinci
- Menggunakan standar akuntansi internasional sehingga compatible di beberapa negara.
- Kemungkinan kesalahan penyajian laporan keuangan lebih kecil.
· Kekurangan :
- Penyusunan laporan keuangan lebih sulit.
- Penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu lebih lama.

SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA CHINA, TUGAS SOFTSKILL

TUGAS MAKALAH SOFTSKILL AKUNTANSI INTERNASIONAL
SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA CHINA




Disusun Oleh :
Achmad Bahtiar 24209616
Diah Ratna Puri 25209986
I Gusti Agung Adi 24209908
Johannes Butar-Butar 25209619
Muhammad Eirsyah 25209236
Tiara Nurmagupitasari 22209942

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
2013


PENDAHULUAN

Mengenal Sistem Akuntansi China
RRC adalah negara yang menganut paham komunis, oleh karena itu pemerintah, melalui hukum yang ditetapkan oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah pengaruh utama dari akuntansi dan auditing. Meskipun sejarah akuntansi di Cina bisa dilacak 2000 tahun yang lalu, pada awal tahun 1900 sistem pembukuan ganda dikenalkan,. Kemudian pada tahun 1940, sistem akuntansi berorientasi barat dilaksanaka pada perusahaan besar dan pelajaran akuntansi di tingkat universitas pun meningkat dipengaruhi oleh UK dan AS. Tetapi RRC pada tahun 1949 berubah drastis dengan pengenalan sistem akuntansi Uni Soviet dan tekanan atas keseragaman dan kontrol terpusat untuk tujuan rencana nasional. Sejak 1978, pendekatan ini telah dimodifikasi mengikuti kebijakan "pintu terbuka" ke dunia luar dan program ambisius Cina untuk meodernisasi. Dengan mereformasi ekonomi yang menuju ke arah orientasi ekonomi telah mendatangkan beberapa reformasi akuntansi. Hukum akuntansi RRC diadopsi pada tahun 1985 dan direvisi pada 1993 dan lagi 1999, ditetapkan prinsip umum yang peduli tentang peran dan lingkungan akuntansi, dan didukung oleh MOF untuk mengeluarkan standar akuntansi.


A. SISTEM AKUNTANSI REPUBLIK RAKYAT CINA (CINA)
Sejarah akuntansi Cina berawal pada tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu,di mana akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan. Pada tahun 1949, Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet sehingga sistem akuntansinya seragam berisi seluruh aturan akuntansi yang mencakup semua hal yang wajib diikuti oleh perusahaan milik Negara diseluruh Negara Cina. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Pelaporan keuangan menekankan neraca dan akuntansi menekankan perhitungan secara kuantitasdan perbandingan biaya dan kuantitas. Meskipun demikian, peranannya dalam pengambilan keputusan masih berada di bawah wewenang pusat.
Perekonomian Cina saat ini disebut juga perekonomian hybrid, di mana Negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara sector komersial dan swasta diatur oleh system berorientasi pasar. Hukum akuntansi yang diamandemen pada tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalahyang memerlukan prosedur akuntansi. Dewan Negara juga telah mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bagi perusahaan (FARR-Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises). Pada tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkanStandar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis (Accounting Standards for BusinessEnterprises-ASBE ) yang berupaya mengharmonisasikan praktek domesti dan mengharmonisasikan praktek di Cina dengan praktek di Internasional.
Mengapa Produk China Lebih Murah?
Seberapa murah produk China dibanding produk Indonesia? Ketua APGAI (Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia) Poppy Dharsono mengatakan harga produk China 56 persen lebih murah.
Poppy mengatakan murahnya produk China karena didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang mapan. Utamanya dari segi pembiayaan perbankan misalnya, pengusaha di China bisa mendapatkan kredit dengan bunga hanya 3 persen per tahun, kondisinya berbanding terbalik dengan Indonesia.
"Kami pengusaha menengah besar dengan negosiasi bisa mendapat kredit 12 persen, sementara yang menengah kecil 15 persen. Saya juga tidak tahu, mengapa justru semakin kecil usahanya bukan dibantu malah mendapat bunga kredit lebih besar," kata Poppy usai diskusi di Gedung DPD RI, Jumat 8 Januari 2009.
Selain itu yang membuat harga produk China lebih murah adalah, fasilitas dan infastruktur yang sudah memadai. "Jalan mulus," katanya. Berbeda dengan Indonesia, biaya operasional jalan ini menjadi salah satu beban mahal, tak hanya itu keluhan BBM yang mahal, serta listrik yang 'byar-pet' juga menjadi fenomena sendiri.
Dari sisi produktifitas, kata Poppy, satu produk di Indonesia juga membutuhkan 3 tenaga kerja dibanding China.
Tak heran pelaksanaan FTA menghantui Poppy terhadap keberadaan UKM. Pasalnya data harga produk China 56 persen lebih murah itu di dapat tiga tahun lalu.
Bagaimana upah buruh di China?
Undang-undang Perburuhan China sendiri pertama kali mulai muncul sejak tahun 1995 yang memuat berbagai poin seperti: kontrak buruh dan kontrak bersama; jam kerja, istirahat dan liburan; upah; keselamatan kerja dan kesehatan; perlindungan khusus untuk wanita dan anak muda; pelatihan keterampilan; asuransi sosial dan kesejahteraan; persoalan buruh, supervisi dan inspeksi; serta tanggung jawab legal.


B. Masalah yang paling sering dikecam adalah rendahnya upah buruh di China.
Pasal 39 UU Perburuhan China menyatakan bahwa jam kerja buruh adalah 8 jam per hari, 44 jam per minggu dengan waktu lembur maksimum 36 jam per bulan. Dalam pasal 49, upah minimum dipatok hanya untuk menutupi kebutuhan dasar para buruh dan keluarganya, bukan untuk kebutuhan lainnya. Meski demikian, upah, jumlah jam kerja, keuntungan, kompensasi lembur, dan bonus sudah termasuk dalam upah yang dibayarkan melalui perhitungan yang rumit.
Saking rumitnya, para buruh hampir tidak mampu menjelaskan bagaimana para pimpinan perusahaan menghitung dan mempersiapkan upah mereka. Permasalahan semakin meluas ketika upah minimum ditetapkan dalam jumlah yang berbeda-beda di tiap wilayah. UU terkait jam kerja (termasuk jam lembur) juga dapat dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai cara.
Salah satu alasan penting di balik rendahnya upah buruh di China adalah mandulnya Serikat Buruh. Sebelum reformasi ekonomi dilaksanakan di China, Partai Komunis China memegang kendali serikat buruh di China yang hanya boleh tergabung dalam satu wadah bernama ACFTU (All-China Federation of Trade Unions).
Setelah reformasi ekonomi, serikat buruh tidak lagi di bawah kontrol partai tetapi di bawah manajer. Ketua serikat buruh bahkan direkomendasikan atau diangkat oleh manajer. Struktur ini menyebabkan buruh berada di bawah kontrol pemilik modal dan memiliki posisi yang lemah. Artinya, dalam situasi konflik antara buruh dan manajer, pemilik modal akan cenderung mengalahkan buruh dan serikat buruh. Ketua serikat buruh juga akan berpihak kepada pemilik modal yang mengangkatnya (I Wibowo. 2004. Belajar dari China: Kompas hlm 195).
Lemahnya posisi serikat buruh membuat para buruh China terpaksa menerima berbagai kondisi ketidakadilan dalam berbagai hal. Terkait jam kerja, para buruh dipondokkan di asrama-asrama dan dipaksa bekerja selama 12 hingga 18 jam setiap hari. Jika buruh mengambil cuti di luar persetujuan perusahaan, buruh tersebut akan didenda dengan biaya tinggi. Dalam beberapa kasus, para buruh diikat dan dirantai untuk mencegah mereka melarikan diri.
Meski masih tergolong murah (rata-rata 0,81 dollar AS per jam), tingkat upah buruh China kini lebih tinggi daripada buruh Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Sebagai perbandingan, rata-rata upah buruh Vietnam hanya mencapai sepertiga rata-rata upah buruh China. Tapi pemerintah Vietnam pun berbenah menaikkan upah buruhnya.
Upah minimum buruh tekstil di Vietnam kini mencapai 84 dollar AS per bulan (The Economist – 2 September 2010). Tak besar memang, tapi komitmen pemerintah Vietnam (yang berbasis partai komunis) patut diperhatikan.
Akuntansi di CIna memiliki sejarah yang panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri pada masa Dinasti Xia (tahun 2000-1500 SM). Konfusius muda (551-479 SM) dulunya pernah menjadi seorang manager gudang dan tulisannya menyebutkan bahwa pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya yaitu membuat catatan penerimaan dan pengeluaran setiap harinya.
Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian RRC pada tahun 1949. Cina menerapkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Tujuan akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan Negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Ciri utamanya adalah orientasi manajemen dana, yang mana dana diartikan sebagai properti,barang dan material yang digunakan selama proses produksi. Pelaporan keuangan menekankan Neraca, yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana dan kurang menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. Akuntansi menekankan perhitungan secara kuantitas dan perbandingan biaya dan kuantitas.
Perekonomian Cina disebut sebagai perekonomian hibrid (campuran), dimana Negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi pada pasar. Reformasi ekonomi yang dilakukan akhir-akhir ini mencakup privatisasi termasuk pengalihan perusahaan milik Negara menjadi perusahaan perseroan yagn mengeluarkan saham. Aturan akuntansi yang baru telah dikembangkan bagi perusahaan-perusahaan yang baru diprivatisasikan dan perusahaan-perusahaan independent dengan kewajiban terbatas, serta badan usaha milik asing seperti perusahaan patungan. Peranan pemerintah telah mengubah dari mengelola baik makro maupun mikro ekonomi menjadi hanya mengelola tingkat makro saja.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Hukum akuntansi diamandemen pada tahun 2000 yang mencakup seluruh perusahaan dan organisasi termasuk yang tidak dimiliki dan tidak dikendalikan oleh Negara. Hukum tersebut menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalah yang memerlukan prsedur akuntansi. Dewan Negara telah mengeluarakan aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bagi perusahaan ( Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises-FARR). FARR ini berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan, pelaporan praktik dan masalah akuntansi keuangan dan pelaporan lainnya. Kementrian Keuangan yang diawasi oleh Dewan Negara merumuskan standar akuntansi dan auditing, selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas yang mempengaruhi perekonomian. Secara umum aktivitas ini mencakup perumusan strategi ekonomi jangka panjang dan penetapan priotas atas alokasi dana pemerintahan. Secara khusus, tanggung jawab kementrian adalah :
1. Merumuskan dan menegakkan kebijakan yang terkait dengan ekonomi, pajak, dan keuangan lainnya.
2. Menyusun anggaran Negara dan laporan fiskal tahunan.
3. Mengelola pendapatan dan pengeluaran Negara.
4. Mengembangkan manajemen keuangan dan sistem perpajakan.
Pada tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkan Standar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis ( Accounting Standar for Business Enterprises – ASBE ), suatu kerangka dasar konseptual yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar akuntansi yang baru. Efektif per tanggal 1 Juli 1993, ASBE merupakan sebuah peristiwa besar dalam upaya Cina untuk menuju sebuah perekonomian pasar. Motif untuk menerbitkan ASBE adalah untuk menghamornisasikan praktik akuntansi domestik. Terlebih lagi praktik yang ada tidak sama dengan praktik internasional dan tidak sesuai untuk perekonomian yang berorientasi pasar. Melakukan harmonisasi akuntansi di Cina dengan praktik internasional bertujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan komunikasi dengan investor asing dan mencoba memenuhi kebutuhan reformasi ekonomi yang sedang dijalankan.
ASBE yang baru diterbitkan pada tahun 2001. Sebelum tahun 2005, seluruh perusahaan milik Negara akan diwajibkan untuk mengadopsi ASBE dan selanjutnya akan diperluas kepada seluruh perusahaan berukuran menengah dan besar. ASBE terdiri dari sejumlah bab yang meliputi prinsip-prinsip dasar, elemen-elemen laporan keuangan, prinsip pengakuan, dan ketentuan mengenai pelaporan dan pengungkapan keuangan.
Komite Standar Akuntansi Cina (China Accounting Standards Committee--CASC) didirikan pada tahun 1998 sebagai badan berwenang dibawah Kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Proses penetapan standar ini mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada sejumlah gugus tugas, penerbitan draft eksposur dan dengar pendapat umum. CASC telah menerbitkan standar akuntansi terhadap masalah-masalah seperti laporan arus kas, restrukturisasi utang, pendapatan, transaksi nonmoneter, kontinjensi dan sewa guna usaha.
Berikut ini sistem akuntansi di Cina untuk perusahaan bisnis ( yang menjelaskan ringkasan isi dari ASBE ) :
- Prinsip Dasar : kelangsungan usaha, substansi mengungguli bentuk, konsistensi, ketepatan waktu, dapat dipahami, dasar akrual, penyadingan, kehati-hatian, materialitas, dan penurunan nilai.
- Definisi Elemen : aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, dan laba.
- Klasifikasi dan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran : aktiva, kewajiban dan ekuitas.
- Prinsip untuk pengakuan pendapatan dan beban dan klasifikasinya.
- Isi laporan keuangan dan akuntansi.
Komisi Pengatur Pasar Modal CIna (China Securities Regulatory Commission – CSRC) mengatur dua bursa efek di Cina dan menetapkan panduan pengaturan, merumuskan dan menegakkan peraturan pasar dan menyetujui penawaran saham perdana dan saham baru. CSRC juga menerbitkan ketentuan pengungkapan tambahan untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak tercatat. Jadi ketentuan pengungkapan yang sahamnya tercatat ditetapkan oleh dua badan pemerintah yaitu Kementrian Keuangan dan CSRC.
Cina memiliki dua organisasi akuntansi professional yaitu Institut Akuntan Publik Bersertifikat ( CICPA ) yang mengatur audit perusahaan swasta dan Asosiasi Auditor Publik Bersertifikat (CACPA) yang bertanggung jawab atas audit perusahaan milik Negara. CICPA menetapkan ketentuan untuk menjadi seorang CPA, menyelenggarakan ujian CPA, mengembangkan standar auditing dan bertanggung jawab atas kode etik professional. Dengan pengecualian bahwa CICPA melaporkan tugasnya kepada lembaga pemerintah regulasi praktik akuntansi akuntansi publik di Cina dapat dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat.

Pelaporan Keuangan.
Periode akuntansi diwajibkan untuk sama dengan tahun kalender. Laporan keuangan terdiri dari :
· Neraca
· Laporan Laba Rugi
· Laporan arus kas
· Catatan atas laporan keuangan
· Penjelasan kondisi keuangan
Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva,perubahan struktur permodalan dan penyisihan laba. Perusahaan yang sahamnya tercatat harus mengungkapkan informasi segmen yang konsisten dengan standar internasional. Catatan mencakup pernyataan mengenai kebijakan akuntansi. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan, bersifat komparatif, dalam bahasa Cina dan dinyatakan dalam mata uang Cina, Renminbi. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh seorang CPA Cina. Neraca, Laporan Laba Rugi dan Catatan Laporan setiap kuartal harus dibuat oleh perusahaan yang sahamnya tercatat. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat yang mengeluarkan saham-saham untuk investor asing harus menempatkan laporan keuangannya dalam bahasa Inggris dan Cina.

Pengukuran Akuntansi
Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran akuntansi antara lain:
1. Metode pembelian wajib digunakan untuk mencatat penggabungan usaha dan goodwill harus dihapus bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun.
2. Metode Ekuitas digunakan apabila kepemilikan terhadap perusahaan lain melebihi 20 %. Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan.
3. Akun-akun anak perusahaan dikonsolidasikan apabila kepemilikan melebihi 50 % dan atau terdapat kekuatan untuk mengendalikan. Untuk anak perusahaan luar negeri, neraca ditranslasikan berdasarkan kurs nilai tukar akhir tahun, laporan rugi laba ditranslasikan pada kurs nilai tukar rata-rata sepanjang tahun, dan setiap perbedaan translasi disajikan sebagai cadangan dalam ekuitas.
4. Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud dan didepresiasikan selama perkiraan masa manfaat, umumnya dengan metode garis lurus.
5. Aktiva tidak berwujud yang dibeli dicatat berdasarkan harga perolehanya dan diamortisasi selama periode manfaat yang tidak lebih dari 10 tahun.
6. Revaluasi tidak diperbolehkan kecuali terjadi perubahan kepemilikan, seperti saat sebuah perusahaan milik Negara diprivatisasikan. Perusahaan penilai aktiva yang bersertifikat atau kantor akuntan publik menentukan penilaiannya.
7. FIFO, Rata-rata, dan LIFO merupakan metode penentuan biaya (persediaan) yang diperbolehkan, dan nilai persediaan diturunkan karena penurunan harga dan keusangan.
8. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan langsung.
9. Sewa guna usaha pembiayaan dikapitalisasikan.

Tiga metode pajak tangguhan yang diberlakukan :
a. Metode arus langsung (flow-through), dimana tidak terdapat pajak tangguhan.
b. Metode Penangguhan, dimana pajak tangguhan tidak disesuaikan terhadap perubahan tarif pajak yang selanjutnya.
c. Metode kewajiban, dimana pajak tangguhan disesuaikan terhadap perubahan tarif pajak selanjutnya.
d. Kewajiban kontinjensi dapat diakui apabila mungkin terjadi dan estimasi yang handal terhadap jumlahnya dapat dibuat.


PENUTUP
Republik Cina mengalami perubahan dari perekonomian terencana secara terpusat menjadi perekonomian yang lebih berorientasi pasar. Sekarang ini, Republik cina sedang mengambil jalan tengah dengan bergerak menuju ekonomi pasar sosialis, yaitu perekonomian terpusat dengan adaptasi pasar. Cina juga merupakan salah satu begara yang berpenduduk terbanyak di dunia, sehingga perkembangan akuntansinya merupakan bagian yang penting dari perubahan struktural yang terjadi di perekonomian Cina. Di Republik Cina, standar akuntansinya didasarkan pada IAS/IFRS karena cina berharap dapat melakukan komunikasi dengan lebih baik kepada investor asing yang sangat penting bagi rencana pembagunan ekonominya.



DAFTAR PUSTAKA

http://adeimaginasi.blogspot.com/2011/03/mengenal-sistem-akuntansi-china.html
http://akuntansiindra.blogspot.com/2008/08/akuntansi-komparatif-sistem-akuntansi.html
http://www.scribd.com/doc/47754251/TUGAS-AKIN-KOMPARATIF

sistem akuntansi di negara Jepang

MAKALAH TUGAS SOFTSKILL

AKUNTANSI INTERNASIONAL

SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA JEPANG

Disusun Oleh:

1. Diah Ratna puri                 25209986

2. I Gusti Agung Adi              24209908

          3. Johannes Butar Butar       25209619

4. M. Arief Iskandar              23209130

5. Tiara Nurmagupitasari     22209942

UNIVERSITAS GUNADARMA

2013

PENDAHULUAN

Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada empat alasan yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:

1. Di kebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif.

2. Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.

3. Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.

4. Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.

Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Di pembahasan sebelumnya kita membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sector swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.

SISTEM AKUNTANSI JEPANG

Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.

Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.

Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.

Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:

1. Hilangnya konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.

2. Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.

3. Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mepertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba.

Suatu perubahan besar dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum Komersial (company law), Undang-undang Pasar Modal (securities and exchange law) dan Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan (corporate income tax law).

1. Hukum komersial diatur oleh kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal di berlakukan pada tahun 1980, namun baru diimpelentasikan pada tahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan ketergantungan yang sangat jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit dan ketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruh perusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.

2. Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Financial Services Agency (FSA). SEL dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun SEL mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama seperti hukum komersial, terminology, bentuk dan isi laporan keuangan didefinisikan secara lebih spesifik oleh SEL; beberapa pos laporan keuangan direklasifikasikan untuk keperluan penyajian dan detail tambahan diberikan. Namun laba bersih dan ekuitas pemegang saham tetap sama menurut Hukum Komersial dan SEL.

3. Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha atau Business Accounting Deliberation Council (BADC), sekarang menjadi Bisiness Accoaunting Council (BAC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. Selain itu, dapat membantah perubahan besar mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum pembukuan yang diberikan di Jepang. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar yang berbeda dengan hukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh kementerian keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademisi, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik Bersertifikat di Jepang (JICPA).

Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation (FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. ASBJ memiliki 13 anggota, tiga di antaranya adalah anggota penuh. Juga terdapat staf teknik penuh untuk mendukung aktivitas tersebut. FASF bertanggung jawab untuk mendanai dan penamaan anggotanya. Pendanaan datang dari perusahaan dan profesi akuntan, bukan dari pemerintah. Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ lebih kuat dan transparan bila dibandingkan dengan BAC, dan memiliki subjek hanya pada segelintir politisi dan saham khusus. ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan IFRS serta pada tahun 2005 meluncurkan proyek bersama dengan IASB untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara IFRS dan standardisasi pembukuan Jepang. BAC tetap menjadi penasehat FSA mengenai standardisasi pembukuan dan juga bertanggung jawab untuk membuat standardisasi proses audit. Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan Jepang.

Tahap akhir yaitu signifikansi pengaruh kode pajak. Seperti di Prancis, Jerman dan dimana pun, beban dapat diklaim untuk kebutuhan pajak hanya jika telah dibooking secara penuh. Pendapatan kena pajak berdasar pada jumlah kalkulasi berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tetapi jika hukum tersebut tidak mejelaskan mengenai perlakuan pembukuan.

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit perusahaan besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undan pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Auditor yang berwenang biasanya focus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi certified public accountants- CPAs

Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JIPCPA. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JIPCA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta meyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JIPCA. Certified Public Accoauntant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan FSA pada tahun 2004.

Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi:

1. Neraca

2. Laporan laba rugi

3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham

4. Laporan bisnis

5. Jadwal terkait

Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:

1. Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib

2. Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek

3. Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi

4. Aktiva dalam penjaminan

5. Jaminan utang

6. Perubahan dalam provisi

7. Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali

8. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut.

9. Piutang yang berasal dari anak perusahaan

10. Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan

11. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajib

Informasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Hukum komersial tidak mengharuskan laporan arus kas.

Perusahaan yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Namun menurut SEL laporan keuangan konsolidasi yang utama bukan laporan keuangan induk perusahaan. Laporan keuangan dan skedul yang disusun sesuai dengan SEL harus diaudit oleh auditor independen. Ramalan arus kas untuk 6 bulan kedepan dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam laporan kepada Kementerian Keuangan. Laporan ramalan lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah pelaporan ramalan perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanya dilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporan tahunan untuk pemegang saham.

Pengukuran Akuntansi

Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Metode Pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situsai tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengotrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar asset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliansi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan financial. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang proporsional tidak diperbolehkan. Di bawah standar tingkat kurs saat akhir tahun, pendapatan dan beban dalam rata-rata serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.

Persediaan yang ada harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan besih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost-flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling baik. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Asset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum pajak. Metode declining-balance (saldo menurun) merupakan metode depresiasi yang paling umum.

Biaya penelitian dan pengembangan juga dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya. Sewa menyewa keuangan lainnya memungkinkan kapitalisasi atau dianggap sebagi kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapkan untuk perubahan sepanjang wajtu dengan menggunakan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Keuntungan bagi para pensiun dan pegawai yang diberhentikan , diakui secara penuh karena pegawai berhak mendaptkannya dan obligasi tanpa dana terlihat seperti kewajiban. Dibutuhkan cadangan setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan sejumlah 10 persen kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwenang hingga cadangan mencapai 25 persen dari saham.

Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini meliputi:

1. Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas

2. Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan

3. Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan

4. Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan

5. Menilai persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau niali bersih daripada dengan biay

6. Provisi penuh atas kewajiban tangguhan

7. Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pensiun lainnya.

Ketika aktivitas bisnis perusahaan menjadi semakin berkembang setiap tahun, sistem akuntansi dari negara-negara individu tampak sederhana, berbeda dari negara ke negara lain. Baru-baru ini, tuntutan kebutuhan akan suatu sistem akuntansi berstandar internasional sehingga investor dapat memahami dan dengan baik membandingkan tampilan perusahaan dari negara lain ketika mereka mencari pembiayaan dari luar negeri. Sebagai hasil penelitian ini, standar akuntansi internasional diaplikasikan cesara bertahap.

Persetujuan Norwalk adalah hasil pertemuan antara FASB dan IASB pada bulan September 2002. Persetujuan tersebut mencari persamaan antara IFRS dan U.S. standard, untuk pemusatan lebih lanjut sebagai standar akuntansi internasional. Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang.

MOF menerbitkan suatu memorandum berjudul ” Adoption of International Accounting Standards In Japan”. Tujuan Memorandum MOF adalah untuk mengumpulkan dan menyusun berbagai argumentasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan di Jepang, dari suatu sudut pandang pejabat, mengenai pangadopsian standar akuntansi internasional untuk disetarakan dengan pengaodpsian European Union’s oleh IFRS 2005.

Dalam MOF Memorandum, sebagai langkah pertama, Dewan membuat pengamatan umum atas Kecenderungan trend internasional yang melingkupi IFRS, menghasilkan argument dan pendapat tentang IFRS dari suatu sudut pandang sah, dan menyediakan Komentar dewan tentang langkah selanjutnya. Dewan juga memberikan pendapatnya mengenai aplikasi IFRS untuk perusahaan asing seperti halnya perusahaan domestik.

BERBAGAI ARGUMENTASI TENTANG IFRS DI JEPANG

A. Pendapat pemerintah

Perusahaan Jepang menghasilkan dua satuan laporan keuangan meturut dua hukum : Kode Perdagangan dan Hukum Pertukaran Surat-Surat berharga. Internasional Standard lebih menyeluruh mengenai tingkat pengungkapan yang diperlukan. Sebagai contoh:

1. Kuh Perdagangan Jepang tidak memerlukan penyingkapan suatu laporan arus kas dan statemen bagian pemegang saham, dimana itu diperlukan untuk standard internasional.

2. Perencanaan penyisihan laba dan laporan tambahan ( seperti surat-surat berharga, aktiva tetap, akun modal, dan rekening cadangan) diperlukan di bawah Kuh Dagang Jepang tetapi tidaklah diperlukan di bawah Standard Internasional.

3. Di bawah Kuh Dagang, hanya perusahaan besar diperlukan untuk menyingkapkan laporan konsolidasi, sedangkan standard internasional memerlukan penyingkapan laporan konsolidasi dengan mengabaikan ukuran perusahaan.

4. Kuh Dagang memerlukan penyingkapan tentang laporan keuangan satu tahun, tetapi standard internasional memerlukan penyingkapan komparatif laporan keuangan dari beberapa tahun.

5. Catatan tambahan terbatas di bawah Kuh Dagang tetapi itu adalah bagian penting dalam pengungkapan dalam standard internasional.

Salah satu alasan untuk menentang pemaksaan standard internasional, FSA negara, adalah bahwa standar internasional tidak diterima sebagai suatu praktek bahkan di Amerika Serikat menerapkan Standar Akuntansi Internasional untuk perusahaan domestik dan perusahaan asing yang sesuai dan adil.

B. Opini dari Sektor Pribadi

Organisasi Ekonomi Federasi Jepang (yang kita kenal dengan Keindanren di Jepang) juga mengambil sikap yang negatif dengan standarisasinya. Dan pada tanggal 24 Juli 2003, Sir David Tweedie, Pemimpin rapat IASB yang mengunjungi Keidanren menyatakan :

Tujuan dari IASB untuk membentuk keseragaman standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang digunakan di semua pasar dunia. Tapi kenyataannya banyak orang kehilangan dasrb akuntansinya di berbagai negara di dunia dan yang disayangkan juga kejadian di U.S serta Krisis Keuangan di Negara Asia. Itulah yang menyebabkan IASB untuk menyeragamkan Standar Akuntansi Internasional.

PERMASALAHAN TAHUN 2005

MOF Memorandum menjelaskan permasalahan yang di duga terjadi di Jepang ketika Uni Eropa mengambil standar baru ditahun 2005. Uni Eropa menentukan dengan pasti yang wajib dibuat untuk perusahaan dan juga untuk umum. Dan Perdagangan Uni Eropa (E U) menggunakan IFRS dan standar ini di persiapkan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi pada Januari 2005. inti dari permasalahannya adalah kenaikan modal di Uni Eropa.

SYARAT PENGUNGKAPAN DI PASAR JEPANG DENGAN PERBEDAAN STANDAR AKUNTANSI

Karena Keunikan dari Standar Akuntansi Jepang dan IFRS memunculkan 3 perbedaan pengungkapan yang diciptakan di pasar Jepang :

1. Standar Akuntansi dasar di Jepang

2. Standar Akuntansi Dasar dengan Negara Asing

3. Standar dari IFRS

Artikel analisis MOF termasuk dalam 6masalah potensial untuk menyatakan jepang dengan Standart Akuntansi Internasional. Berbagai standar pasar jepang yang diungkapkan dibawah ini:

Kasus Perusahaan Luar Negeri

1. Langkah perusahaan luar negeri dengan standart jepang menurut hukum yang ada di jepang.

2. Langkah Perusahaan Luar Negeri denagn Satndart dalam negeri atau Standart tiga negara menurut hokum yang ada dijepang.

3. Gambaran tentang perusahaan Luar Negeri yang menggunakan IFRS

IFRS tidak menemukan definisi lain Standart dalam Negeri dan Standart tiga negara.

DUALITAS REGULASI AKUNTANSI DI JEPANG

Kode Perdagangan mengatur prosedur–prosedur akunting korporat untuk tujuan utama menentukan secara akurat jumlah modal yang ada untuk dividen juga posisi kreditor yang tidak akan berbahaya karena hambatan properti korporat dari banyaknya distribusi dividen. Kode Perdagangan ini menegakkan periode profit dan metode kalkulasi rugi dan template saldo neracanya dipersiapkan langsung dari buku-buku akunting oleh sarana metode derivatif.

Meskipun detail regulasi mengenai akunting korporasi bisa ditemukan dalam Kode Perdagangan, aturan Kode Perdagangan dari Regulasi-Regulasi Mengenai Buku-Buku Perdagangan dan Kementerian Ordinansi Kehakiman diterapkan untuk item-item yang tidak didefinisikan secara spesi Hukum Pertukaran Sekuritas mendalilkan istilah, format dan metode-metode yang digunakan untuk persiapan saldo neraca, pernyataan profit dan rugi dan dokumen –dokumen lain yang berhubungan dengan kalkulasi finansial. Item-item ini dikirimkan menurut penggunaan yang wajar dan masuk akal termin, format dan metode persiapan yang ditentukan dalam Ordinansi MOF.

Dari sudut pandang yang lebih praktis, dokumen–dokumen kalkulasi finansial menyediakan informasi penting berkaitan dengan evaluasi–evaluasi sekuritas yang bisa dinegosiasikan dan perusahaan yang menerbitkan saat itu membagikan penempatan ataupenawaran perdana saham. Ordinansi ini mendukung pembuatan investigasi administratif lebih lancar dan semakin cepat. Ordinansi meningkatkan kewajaran transaksi dengan menyediakan representasi lebih akurat sementara memudahkan mereka untuk ditangani dalam cara lebih halus melalui format rasional yang melancarkan analisis-analisis lebih cepatu penawaran perdana saham.

Hukum Pertukaran Sekuritas ini diperkenalkan setelah Perang Dunia II dan ditujukan untuk mengkopi hukum yang sama ditetapkan pada 1933 dan 1934 di Amerika Serikat. Asumsi dasar dari otoritas pekerjaan dalam menyarankan legislasi korporat baru dan sekuritas-sekuritas bekerja baik di Amerika Serikat namun juga bekerja di Jepang.

ISU LEGENDA

Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat. Seseorang bisa menunjukkan masalah lain dengan praktik-praktik akunting Jepang. Pada Agustus 1995 laporan tahunan Dana Moneter Internasional, administrasi kebijakan Jepang dituduh gagal untuk menggunakan ukuran efektif untuk memperbaharui kelambatan sistem perbankan, lebih jauh dikatakan “menunggu tidak akan memulihkan kerugian, namun malah menambahnya” dan IMF meminta Jepang mengambil tindakan cepat untuk mengkoreksi masalah-masalah bank ini. Laporan ini juga menyatakan bahwa : (1) mekanisme pasar yang sekiranya membantu depositor dan investor untuk menyeleksi bank-bank yang tidak bekerja karena penyingkapan yang tidak memadai dari pengoperasian informasi bank-bank; dan (2) penting bagi pemegang saham untuk menuntut kesempurnaan aturan yang lebih jelas ringkas menentukan bagaimana dana-dana ini perlu diamankan untuk membersihkan hutang yang menimbulkan masalah bank, termasuk reksadana.

Berbagai masalah yang timbul di Jepang dari perusahaan domestik dan internasional karena sistem akuntansi di Jepang berbedadari standar internasional. Bahkan ’penjualan’, standar akuntansi di Jepang tidak jelas dan proses penjelasan secara spesifik kebiasaan industri. Ditengah-tengah ekspansi dari pasar modal yang melintasi batas nasional, hak isolasi pasar Jepang dari negara asing untuk melanjutkan masalah standar akuntansi yang bersifat merugikan semua investor dan kerja sama di dunia, sebagai perampasan investor dunia dari pilihan yang berharga dan pilihan menambah simpanan terbatas untuk kerja sama.

A. Keunggulan dan kelemahan perusahaan Jepang yang mengadopsi standar akuntansi internasional

Di dalam negeri, perusahaan Jepang terbebani dengan kebutuhan untuk menyiapkan dua macam laporan keuangan untuk menyesuaikan persyaratan legal antara commercial code dan hukum pertukaran sekuritas. Dengan mengadopsi standar internasional mereka akan terbebas dari beban tersebut.

Bagaimanapun, metode akuntansi di Jepang sangat unik, perusahaan di Jepang mencoba menerima keuangan internasional yang diminta untuk memperlihatkan informasi performanyaberdasarkan standar negara asing, atau memperlihatkan metodologinya untuk menyesuaikan perbedaan standarnya. Ini akan menjadi rintangan yang besar untuk perusahaan di Jepang karena mereka akan sulit mengefisiensi biaya tambahan di pasar luar negeri.

Sebagai tambahan, pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.

B. Keunggulan bagi perusahaan asing yang bermaksud untuk menambah simpanan di Jepang

Perusahaan asing yang membolehkan mengajukan pelaporan keuangan dimana dipersiapkan berdasarkan ”home country standard” atau “third country standard” ke MOF. Bagaimanapun FSA menilai pelaporan tersebut untuk menilai jika dokumen menghindar dari resiko kompromi perlindungan investor domestik Jepang. Proses ini, tentu saja, menempatkan beban berat dalam kerja sama asing. Sebagai data, perusahaan asing mungkin mencoba menambah simpanan di pasar lain selain Jepang. Dengan memakai standar internasional dapat mengurangi masalah dan seharusnya menyelidiki lebih lanjut dengan tujuan yang ada dalam pikiran.

C. Keunggulan bagi perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang

Pelaporan keuangan membutuhkan pengajuan ke MOF oleh perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang sekarang ini membutuhkan persiapan berdasarkan prinsip akuntansi Jepang. Ini menempatkan beban berat pada kerja sama internasional. Perusahaan tersebut juga harus mempersiapkan dokumen keuangan berdasarkan standar untuk pelaporan kuarter utama mereka di negara asing.

Pertimbangan untuk masalah ini, mengganti standar akuntansi Jepang ke standar internasional adalah solusi yang ideal. Bagaimanapun, standar akuntansi Jepang tidak diciptakan semalaman, tetapi dari cerita masa lalu yang panjang dan melibatkan berbagai macam regulasi. Itu merupakan faktor lain, tergantung dari kultur dan pengertian tentang nilai, itu dapat mencegah konversi lain dari proses efisiensi. Standar yang akan diadopsi dari standar akuntansi internasional, tinjauan tentang hubungan hukum lain, seperti hukum komersial, hukum pergantian sekuritas, dan huykum pajak, yang dibutuhkan.

Konsekuensinya, pengadopsian yang cepat tentang standar akuntansi internasional kurang terpikirkan, kesempatan itu akan berpindah secara perlahan. Ini juga masalah yang harus dipertimbangkan dan di pecahkan di semua proses dari internasionalisasi total di dalam perekonomian di Jepang.

KESIMPULAN

Standar akunansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hokum dan anggaran dasar yang mengatuir penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Namun, praktek sebenarnya berbeda dari yang ditentukan standar. Penetapan standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sector swasta yang meliputi profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang meliputi badan otoritas pajak, kementrian yang bertanggung jawab atas hokum komersial dan koisi pasar modal. Bursa efek yang merupakan sector swasta dan public (tergantung negaranya) juga mempengaruhi proses tersebut. Di Negara hukum umumnya, sector swasta lebih berpengaruh dan profesi auditing cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan untuk lebih dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Di Negara-negara hukum kode,sector public lebih berpengaruh dan profesi akuntansi cenderung untuk diatur oleh negara. Hal ini yang meyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda diseluruh dunia.

Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang. Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat.

Pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, 2010, International Accounting, 6th edition, Salemba       Empat: Jakarta

2. http://www.scribd.com/doc/21245468/AKUNTANSI-KOMPARATIF-1

3. http://xmeizafitrianax.wordpress.com/2011/02/21/sistem-akuntansi-jepang/

4. http://uziek.blogspot.com/2009/03/standar-akuntansi.html

5. http://nitha-lian.blogspot.com/2011/03/standar-akuntansi.html

6. http://inovarizka.wordpress.com/